Bandung – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan ini menjadi peningkatan signifikan setelah pada tahun sebelumnya Kabupaten Kuningan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, kepada Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Berbagai langkah perbaikan dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Dalam sambutannya, Firman Nurcahyadi mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga berhasil memperoleh opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan BPK. Dengan laporan keuangan yang semakin berkualitas, pemerintah daerah memiliki landasan yang lebih baik untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Firman juga menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara profesional, independen, objektif, dan berkualitas. Penilaian opini BPK sendiri didasarkan pada empat aspek utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang hadir didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Kuningan, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut.
Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara maksimal dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kuningan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, DPRD, serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin baik sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S.E., yang menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan meraih kembali opini WTP. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan buah dari sinergi yang baik antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dengan diraihnya kembali opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
