profil

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, visi Kabupaten Kuningan adalah “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis dan Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”. Untuk mejalankan misi tersebut, Kabupaten Kuningan menetapkan misi yang harus diwujudkan selama 5 (lima) tahun masa jabatan bupati dan wakil bupati saat ini. misi tersebut antara lain:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya Dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI

2. Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu SAJATI Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara Dalam Bingkai Kebangsaan Dan Kebhinekaan.

3. Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata, Adil, Berkualitas Dan Berkelanjutan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Nu SAJATI.

4. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya Dan Potensi Lokal Untuk Mempercepat Pertumbuhan Serta Pemerataan Ekonomi Rakyat.

5. Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Untuk Mendorong Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja Dalam Lingkungan Yang Lestari.

Misi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. salah satunya adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merangkap sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. 

BPKAD mempunyai kewajiban untuk mewujudkan misi 1 yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) 

3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

4. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPKAD memiliki program unggulan Sistem Informasi Terpadu yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program pengelolaan keuangan daerah 

3. Program pengelolaan barang milik daerah.



LINK TERKAIT