Kuningan Raih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kuningan, Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kuningan, Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat, Agus Khotib, S. E., M.Si,. Ak., CA., CSFA., CPA. menyerahkan LHP dan Pemberian Penghargaan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diterima langsung Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH., MH. Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, S. E. Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Asep Taufik Rohman, M.Si dan Kepala Inspektorat Drs. Deniawan, M.Si. Kamis (20/5/2021) di Aula BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.


Bupati Kuningan H. Acep Purnama, MH, menyampaikan, Alhamdulillah, keberhasilan ini merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat Kabupaten Kuningan, sebagai bukti nyata kinerja bersama dengan baik sehingga kita mendapat WTP yang ke tujuh kalinya.

“Saya ucapkan terima kasih kesemua SKPD dan pihak lainnya, karena WTP ini adalah hasil kerja keras semua pihak legislatif, eksekutif dan seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat. Semoga kedepannya tetap lebih baik lagi untuk bisa memajukan Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.

Bupati Kuningan menerangkan, bahwa BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsinya bukan hanya memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah, tapi juga memeriksa kinerja atas efektifitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

“Kegiatan audit atau pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan pada semua tingkatan unit institusi penyelenggara pemerintah,” katanya.

Bupati juga mengungkapkan, terima kasih kepada Perwakilan BPK Jawa Barat beserta jajarannya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdi mengatakan, raihan Penghargaan WTP ke tujuh kali ini membanggakan dan menggembirakan sebagai bentuk konsistensi mentaati peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

“Jarang kabupaten lain atau daerah lain bisa mendapatkan penghargaan secara berturut-turut sampai tujuh kali, sehingga kita patut bersyukur. WTP ini bukan berarti segala-galanya, tapi justru dengan ini harus bisa memotivasi untuk meningkatkan kinerja, bagaimana bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan pelayanaan terbaik dalam pembangunan masyarakat".


Dalam kesempatan itu hadir juga, Ketua DPRD Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, S. P., Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R. Kayubi, M.Si. , Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, SH. , Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, S.H. , Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, S.I.P. , Walikota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si. , Wakil Bupati Ciamis, Yana D. Putra, dan Plt. Walikota Tasikmalaya, Drs. H. M Yusuf. (BID/IKP/DISKOMINFO)

#WTP
SHARE :
LINK TERKAIT