Situs Resmi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan

Untuk kali ke 8, Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

BPKAD Berbagi

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menentukan pembayaran THR dan Gaji ke-13 untuk ASN telah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam siaran persnya pada tanggal 15 April 2022 silam. Dalam siaran tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan besaran THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 sebesar gaji pokok dengan tunjangan melekatnya ditambah dengan 50% dari tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

SOSIALISASI DAN REKONSILIASI PENYETORAN PAJAK PUSAT

Penyerahan LK Unaudited TA 2021

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang besar terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Governance. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, salah satunya adalah mengenai Pengelolaan Keuanga

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan yang besar terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu menjadi pedoman dari kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Good Governance. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, salah satunya adalah mengenai Pengelolaan Keuanga